Subang – hakbicara.com – Dua aktivis muda asal Subang, Kang Abad dan Kang Gigin, menyampaikan pandangan berbeda mengenai kinerja Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Hal ini disampaikan dalam sebuah wawancara publik hakbicara.com yang dipandu oleh Erawan Erik.

Kang Abad menilai kepemimpinan Dedi Mulyadi sangat positif. Ia menyebut gubernur yang sering turun langsung ke masyarakat ini mampu memangkas birokrasi yang lambat dan memberikan solusi cepat. Menurutnya, tindakan langsung di lapangan adalah bentuk nyata dari kepemimpinan yang responsif dan humanis.

Sebaliknya, Kang Gigin justru menilai pendekatan tersebut lebih condong pada pencitraan pribadi. Ia menyampaikan bahwa banyak persoalan yang seharusnya ditangani melalui kebijakan formal justru diselesaikan secara personal.

Baca Lainnya :

• Lewat Empat Kemenangan, Donting Management Harumkan Indonesia di Rajadamnern Knockout0
• Forum LinkHub Berlangsung Dinamis, Bupati Subang Apresiasi Upaya Penguatan SDM Lokal0
• Donting Management Berangkatkan 7 Atlet Terbaik untuk Berlaga di Rajadamnern Knockout0
• Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi Sidak Lokasi Galian Tanah Merah di Subang0
• LinkHub Gelar Diskusi Pengembangan SDM di Subang, 90 Peserta Siap Hadir0

“Kalau semua diselesaikan secara personal, kapan produk hukumnya lahir? Ini bukan hanya soal suka atau tidak suka, tapi tentang arah kebijakan,” ujarnya.

Salah satu isu yang dikritisi Gigin adalah tambang ilegal. Berdasarkan data dari pemerintah provinsi, terdapat 176 tambang ilegal dan baru sebagian kecil yang ditindak 6 diataranya di subang. Ia menyayangkan penanganan yang belum menyeluruh. Selain itu, ia juga menyoroti penggunaan waktu kerja untuk membuat konten pribadi dan anggaran miliaran untuk kegiatan di Lembur Pakuan yang menurutnya tidak sesuai rencana pembangunan daerah. 

Kang Abad menanggapi bahwa tidak semua langkah kebijakan bisa langsung terlihat hasilnya. Ia percaya bahwa sebagian besar masih dalam proses dan harus melalui banyak tahapan.

“Kita harus bersikap terbuka dan memberi ruang pada proses serta pengawasan resmi,” ujarnya.

Menutup sesi, Erawan Erik mengajak masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan. Menurutnya, baik kritik maupun dukungan merupakan bentuk partisipasi publik yang penting bagi pembangunan Jawa Barat. 

Jawa Barat istimewa bukan hanya karena pemimpinnya, tetapi karena masyarakatnya yang peduli.