Subang – hakbicara.com – Subang – hakbicara.com – Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, baru-baru ini mengungkapkan rincian mengenai realokasi anggaran pada APBD 2025 melalui kanal YouTube pribadinya, Kang Dedi Mulyadi Channel (28/04).

Dalam penjelasan tersebut, Kang Dedi memaparkan berbagai perubahan yang akan mempengaruhi sektor belanja, hibah, dan alokasi dana untuk organisasi keagamaan di provinsi ini. Perubahan Anggaran Belanja dan Hibah Salah satu hal yang disorot adalah pengurangan anggaran untuk belanja barang dan jasa, yang mengalami pemotongan signifikan dari 7,5 triliun menjadi 7,1 triliun rupiah, terutama pada pos perjalanan dinas. Selain itu, anggaran hibah yang sebelumnya mencapai 3,2 triliun rupiah juga mengalami pemangkasan menjadi 2,9 triliun rupiah.

Alokasi hibah tersebut di gunakan untuk hibah partai politik, hibah organisasi vertikal, hibah BPMU untuk sekolah swata dan negeri dengan syarat wajib menyerahkan ijasah yang ditahan ketika proses hibah ini di serahkan. selanjutnya ada juga hibah untuk organisasi keagaman untuk pesantren 135 milyar dan mesjid 9 milyar yang akan di anggarkan di APBD perubahan 2025 setelah di tata ulang tata kelolanya.

Baca Lainnya :

• Persib Bandung Bungkam PSS Sleman 3-0, Selangkah Lagi Menuju Juara Liga 10
• Penggusuran di Bantaran Sungai Dawuan, Warga Harapkan Penggantian atau Relokasi0
• Kades Indra Zainal Temui DPRD Provinsi Bayu Satia Prawira Terkait Unggahan TikTok yang Viral0
• Anang Sopyan Bantah Karang Taruna kaliangsana Terlibat Pungli Galian Tanah0
• Wakil Bupati Subang Hadiri Pembukaan Subang Innovation Festival 20250

Kang Dedi juga mengungkapkan adanya ketimpangan dalam distribusi anggaran hibah untuk pesantren di beberapa daerah. Sebagai contoh, Cirebon yang dikenal dengan pusat pesantren tradisional hanya sebesar 550 juta rupiah dan hanya 1 pesantren akan menerima hibah, sementara Garut mendapatkan anggaran yang jauh lebih besar, yakni 78 miliar rupiah untuk sekitar 140 pesantren.

Ketimpangan ini memunculkan pertanyaan tentang distribusi dana tersebut dan siapa yang mengusulkan angka dominan tersebut. Lebih lanjut, Kang Dedi menegaskan pentingnya manajemen anggaran yang baik agar alokasi dana dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal.

"Penting untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan dapat memperbaiki kondisi pendidikan dan kegiatan keagamaan tanpa menimbulkan ketimpangan yang tidak wajar," ujar Kang Dedi.

Kang Dedi juga menekankan bahwa pergeseran anggaran ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Jawa Barat, terutama infrastruktur jalan, jaringan listrik pedesaan, jaringan irigasi dan sektor pendidikan.

"Ada yang bahagia, ada yang kecewa, namun yang jelas, rakyat Jawa Barat akan merasakan manfaatnya. Jalan akan terbangun, jaringan listrik akan terkoneksi dengan lebih baik, jaringan irigasi baru yang akan menompang aspek lainnya serta pendidikan yang kan merata dan semakin baik," ungkapnya.

Dengan adanya perubahan anggaran ini, diharapkan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan di berbagai wilayah dapat dipercepat, terutama yang selama ini belum terjangkau secara optimal. Kang Dedi juga mengajak masyarakat untuk mengakses informasi lebih lanjut mengenai anggaran APBD 2025 melalui halaman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat di situs jdih.jabarprov.go.id.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses informasi ini dengan mudah, agar tidak ada lagi kesalahpahaman terkait kebijakan ini," jelasnya.

Pergeseran anggaran yang dilakukan dalam APBD 2025 menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur dan sektor lainnya. Meskipun terdapat sejumlah pihak yang kecewa dengan kebijakan ini, namun kebijakan tersebut secara keseluruhan bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat.

Dengan adanya langkah-langkah transparansi yang diterapkan, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan mengawasi distribusi anggaran untuk kepentingan bersama.