SUBANG – hakbicara.com — Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Subang, H. Adik, angkat bicara terkait isu sejumlah kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai tidak melibatkan atau bahkan mengabaikan peran DPRD Provinsi. Ia menegaskan bahwa baik legislatif maupun eksekutif merupakan representasi rakyat dan seharusnya saling menguatkan dalam menjalankan mandat pembangunan.

“Eksekutif dan legislatif itu sama-sama dipilih oleh rakyat, jadi tidak semestinya ada sikap saling menegasikan. Kita ini sama-sama mandat rakyat. Selama kebijakan itu untuk kepentingan rakyat, kami di legislatif akan terus mendukung,” ujar H. Adik dalam wawancara dengan hakbicara.com, Sabtu (18/5).

Ia juga menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Subang. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menghambat jalannya aspirasi masyarakat.

Baca Lainnya :

• Kang Ono Surono Kunjungi Masyarakat Subang : Dengar Aspirasi dan Soroti Ketimpangan Kebijakan0
• Fraksi PDIP Walk Out dari Rapat DPRD Jabar, Protes Gaya Kepemimpinan Dedi Mulyadi 0
• Viking Subang Gelar Nobar BRI Liga 1: Ajang Silaturahmi Antar anggota0
• RAKER DEWAN PENDIDIKAN KAB. SUBANG : Kolaborasi, Infrastruktur, dan Kesempatan yang Merata0
• Tragedi Ledakan Amunisi TNI di Garut, 13 Orang Tewas0

“Setiap anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah itu merupakan hasil dari aspirasi rakyat. Maka ketika anggaran itu dipangkas, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Ini bukan sekadar soal angka, tapi tentang amanah yang disampaikan warga,” tegasnya.

Meski begitu, H. Adik menyatakan bahwa Fraksi PDIP tidak menutup mata terhadap upaya-upaya efisiensi anggaran. Beberapa kebijakan Pemprov Jabar seperti penghapusan TIK yang dianggap tidak efektif tetap mendapatkan dukungan.

“Tidak semua kritik berarti penolakan. Kritik itu justru bentuk perhatian dan upaya memperbaiki. Kami ingin arah kebijakan tetap berjalan sesuai tujuan, tanpa menimbulkan masalah di kemudian hari,” lanjutnya.

Fraksi PDIP berharap ke depan komunikasi dan koordinasi antara kepala daerah dan DPRD di berbagai tingkatan dapat berjalan lebih konstruktif demi memastikan kebijakan publik benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.

Video Terkait: